Harapan Baru dan Jalan ke Depan untuk Papua
Setiap kali pemerintah pusat mengumumkan pembentukan badan baru untuk Papua, masyarakat di tanah ini selalu punya dua rasa yang bertolak belakang: antara harapan dan kecurigaan. Harapan bahwa kali ini mungkin benar-benar akan ada perubahan. Dan kecurigaan bahwa semua ini hanya akan menjadi “janji manis” yang berakhir di atas kertas.
Tim Percepatan Ekonomi Papua bentukan Presiden Prabowo, dalam semangat resminya, memang membawa pesan optimisme. Namun di balik itu, ada tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa tim ini bukan sekadar simbol politik, bukan sekadar “cat baru di dinding lama”. Karena yang dibutuhkan Papua bukan lagi janji, bukan pula proyek-proyek raksasa yang berakhir tanpa makna. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang — mindset shift — dari Jakarta terhadap Papua dan orang Papua.
1. Belajar dari Kegagalan Masa Lalu
Sejarah telah mencatat bahwa sejak Presiden Soekarno hingga Joko Widodo, berbagai bentuk lembaga, badan, dan program khusus telah diciptakan. Dari Badan Koordinasi Pembangunan Wilayah Timur Indonesia (Bapertim) di era Soeharto, UP2DP dan UP4B di masa SBY, hingga BP3OKP di masa Jokowi — semua lahir dengan niat baik, tetapi berakhir tanpa hasil signifikan.
Akar kegagalannya bukan pada kurangnya dana atau kebijakan, tetapi pada pola pikir yang tidak berubah: bahwa pembangunan Papua bisa dilakukan dari luar Papua. Semua dirancang dari Jakarta, diatur oleh orang luar, dengan standar keberhasilan yang sering tidak nyambung dengan realitas sosial dan budaya Papua.
Pembangunan yang sejati tidak bisa diimpor. Ia harus tumbuh dari tanah tempatnya berpijak. Karena itu, jika Prabowo benar-benar ingin menciptakan perubahan, ia harus memulai dengan membalik arah pandang — dari pusat ke pinggiran, dari “mengatur Papua” menjadi “mendengarkan Papua”.
2. Lima Rekomendasi Nyata untuk Pemerintah Prabowo
a). Hentikan eksploitasi sumber daya alam atas nama proyek nasional.
Papua bukan tambang emas tanpa batas. Ia adalah tanah yang dihuni manusia, dengan budaya dan martabat. Setiap proyek nasional harus tunduk pada prinsip keadilan ekologis dan sosial. Tidak ada percepatan ekonomi yang sah jika rakyat Papua tetap miskin di atas tanah yang kaya.
b). Laksanakan afirmasi 80% Aparatur Negara dari Orang Asli Papua.
Keadilan birokrasi adalah kunci untuk mengembalikan rasa memiliki terhadap negara. Jika mayoritas ASN di Papua adalah OAP, maka kebijakan dan pelayanan publik akan lebih peka terhadap konteks sosial dan nilai-nilai lokal.
c). Akhiri pandangan bahwa Papua adalah wilayah “rawan keamanan”.
Papua bukan medan operasi militer, melainkan bagian dari Republik Indonesia yang sah. Selama pendekatan keamanan masih mendominasi kebijakan, rakyat Papua akan terus merasa menjadi “tamu di rumah sendiri”.
d). Lawan dan hentikan segala bentuk rasisme.
Rasisme bukan hanya tindakan, tetapi juga sistem yang menempatkan orang Papua sebagai warga kelas dua. Pemerintah harus berani menghapus praktik diskriminatif, baik di institusi, media, maupun perilaku sosial yang menstigma orang Papua.
e). Bangun pendekatan kemanusiaan yang sejati.
Dialog jujur antara Jakarta dan Papua harus dimulai kembali, tanpa intimidasi dan tanpa agenda tersembunyi. Papua tidak butuh belas kasihan, tetapi pengakuan sebagai mitra setara dalam membangun Indonesia.
3. Membangun Papua dengan Hati, Bukan Hanya Program
Masalah Papua bukan sekadar ekonomi atau pembangunan fisik, tapi soal kepercayaan. Kepercayaan yang telah lama hilang akibat terlalu banyak janji tanpa bukti, terlalu banyak proyek tanpa hasil, dan terlalu sedikit ruang bagi orang Papua untuk bicara tentang masa depannya sendiri.
Tim percepatan ekonomi Prabowo seharusnya tidak sekadar berbicara tentang “investasi”, “konektivitas”, atau “transformasi ekonomi”. Yang dibutuhkan lebih dalam adalah transformasi hubungan — hubungan antara negara dan warganya di Papua. Selama hubungan itu masih timpang, pembangunan apa pun akan terasa seperti pemberian, bukan hak.
Untuk itu, Prabowo dan para pemimpin nasional perlu memahami satu hal sederhana: Papua tidak menuntut istimewa, mereka hanya ingin diperlakukan manusiawi.
