- Di wilayah Papua Selatan, Ketua BP3OKP menyebut bahwa fungsi pemberian arah kebijakan belum berjalan secara optimal, dan lembaga ini masih sangat bergantung pada komunikasi dengan pemerintah daerah agar fungsinya bisa berperan nyata. Portal Merauke
- Karena sifat nonstruktural dan operasi yang sangat bergantung pada portal koordinasi, BPP sering dianggap hanya “lembaran koordinasi tambahan” di atas struktur birokrasi yang sudah padat.
- Monitoring dan evaluasi program di Papua terus menjadi tantangan besar, terutama bila data lapangan di Papua tersebar di daerah terpencil dan sulit diakses.
5). Pola Kegagalan Umum & Pelajaran dari Lembaga-lembaga Tersebut
Dari pengalaman UP4B hingga BPP / BP3OKP, muncul beberapa pola kegagalan yang hampir konsisten:
1. Keterbatasan kewenangan eksekutif
Badan atau tim ini sering hanya bertugas koordinatif dan pengarah, tanpa otoritas untuk mengubah keputusan kementerian atau pemerintah pusat / daerah yang tidak sinkron.
2. Keterbatasan sumber daya manusia lokal
Banyak posisi strategis diisi oleh orang non-Papua atau pejabat pusat. Keterlibatan aktif masyarakat adat atau tokoh lokal sering minimal atau tetap sebagai “konsultan” bukan pengambil keputusan.
3. Birokrasi dan tumpang tindih kelembagaan
Kementerian, lembaga negara, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki struktur sendiri. Tim percepatan baru harus “bekerja lagi” mengurai tumpang tindih, alih-alih menyelesaikannya.
4. Kurangnya basis sosial dan legitimasi lokal
Jika masyarakat Papua tidak merasa tim itu milik mereka, dukungan sosial melemah. Tim tanpa legitimasi lokal cenderung berjalan “di atas kepala rakyat”.
5. Fokus besar pada proyek fisik dan investasi eksternal
Banyak lembaga ini memprioritaskan infrastruktur besar dan investasi, sementara aspek dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kecil, fasilitas desa sering terbengkalai.
6. Janji tinggi, realisasi rendah
Dalam banyak kasus, laporan dan retorika pembangunan sangat megah; lapangan menunjukkan banyak proyek belum selesai, anggaran belanja tidak optimal, distribusi tak merata.
Dengan melihat sejarah panjang lembaga-lembaga percepatan pembangunan Papua dari zaman Soekarno hingga era Jokowi, kita dapat menyusun peta kekhawatiran: bahwa munculnya Tim Percepatan Ekonomi Papua baru di era Prabowo tidak otomatis akan berbeda jika mentalitasnya sama, struktur kelembagaannya sama, dan strategi pelibatan lokalnya rendah.
Kritik terhadap Tim Baru Prabowo: Hanya “Lipsing”?
Pembentukan tim baru oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan Papua, yang disebut sebagai Program Percepatan Pembangunan Papua (P4), memunculkan beragam tanggapan di kalangan publik dan pengamat. Meskipun secara formal langkah ini dipuji sebagai bentuk keberlanjutan komitmen negara terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, sebagian pihak menilai kebijakan tersebut tidak lebih dari sekadar upaya pencitraan politik—atau dalam istilah populer, hanya “lipsing” belaka: tampak serius di permukaan, namun minim substansi di lapangan.
Langkah Prabowo ini memang terlihat ambisius, dengan janji mengintegrasikan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dalam satu kerangka koordinasi nasional yang disebut lebih efektif daripada badan-badan sebelumnya. Namun pertanyaan utama yang muncul adalah: apakah tim ini benar-benar akan membawa perubahan nyata bagi rakyat Papua, atau sekadar menjadi wadah baru dengan wajah lama?
1). Apakah ini hanya “pencitraan” agar terkesan Prabowo peduli Papua (P4)?
Sejak awal pemerintahan, Prabowo berulang kali menegaskan komitmennya untuk memperkuat wilayah timur Indonesia, terutama Papua, melalui pendekatan keamanan yang “berkeadilan” dan pembangunan yang “menyentuh hati rakyat”. Namun, pengumuman Program Percepatan Pembangunan Papua (P4) justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah sedang berusaha menampilkan kepedulian simbolik—sebuah gesture politik untuk menunjukkan bahwa Papua tetap mendapat perhatian istimewa di awal masa jabatan.
Banyak pihak menilai, pembentukan P4 terkesan terburu-buru dan tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas lembaga-lembaga sebelumnya seperti UP4B (era SBY) dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di era Jokowi. Dalam kacamata politik, penciptaan lembaga baru tanpa membenahi akar masalah bisa menjadi cara halus untuk “menandai era baru” tanpa menyentuh substansi.
Di sisi lain, beberapa akademisi menilai, langkah Prabowo juga memiliki unsur politik representasi: ingin menunjukkan bahwa pemerintah pusat memahami persoalan Papua, padahal kenyataannya masih terbatas pada pendekatan top-down yang sama seperti sebelumnya. Dengan kata lain, branding baru belum tentu berarti paradigma baru.
2). Analisis: Apakah tim baru ini berbeda secara substansi—atau hanya nama baru?
Secara struktural, tim P4 memang disebut berbeda dari badan-badan pendahulunya. Ia dirancang lebih ramping, dengan koordinasi langsung di bawah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri, serta melibatkan beberapa tokoh Papua dalam jajaran penasihat. Namun, jika dilihat dari substansi, pola kerjanya tidak jauh berbeda dengan pendekatan birokratis lama: fokus pada proyek infrastruktur, bantuan sosial, dan peningkatan investasi, tanpa memperjelas bagaimana partisipasi masyarakat lokal akan menjadi pusat kebijakan.
Beberapa analis kebijakan menyoroti bahwa “percepatan pembangunan” sering kali hanya menjadi jargon, sementara realitas di lapangan menunjukkan rendahnya efektivitas program akibat tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi lintas lembaga, dan minimnya transparansi dalam penggunaan dana Otsus. Dalam konteks ini, tim baru Prabowo berisiko terjebak dalam jebakan administratif—bekerja keras pada laporan, tapi tidak menyentuh perubahan sosial yang nyata.
Selain itu, struktur yang menempatkan kementerian pertahanan sebagai salah satu motor utama menimbulkan kekhawatiran bahwa pendekatan keamanan kembali lebih dominan dibanding pendekatan sosial dan kemanusiaan. Hal ini bisa menimbulkan persepsi bahwa pemerintah masih melihat Papua sebagai “wilayah rawan” ketimbang wilayah strategis yang perlu diberdayakan.
3). Pandangan Pengamat: Komite Ini Bisa Jadi Sekadar Ornamen
Beberapa pengamat, termasuk dari Tempo, menilai bahwa pembentukan komite atau tim percepatan baru ini memiliki potensi besar untuk menjadi “ornamen politik”—indah secara konsep, tetapi minim daya dorong nyata. Dalam laporan analisis Tempo, disebutkan bahwa tanpa reformasi struktural terhadap pola hubungan pusat-daerah dan tanpa perbaikan mekanisme evaluasi dana Otsus, lembaga apa pun yang dibentuk akan berakhir seperti pendahulunya: banyak rapat, sedikit dampak.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Cenderawasih juga mengingatkan bahwa “Papua tidak butuh badan baru, tapi butuh perubahan cara pandang terhadap manusia Papua.” Kritik ini menyoroti fakta bahwa selama ini pembangunan Papua sering diukur dari jumlah proyek fisik, bukan dari peningkatan kualitas hidup dan rasa keadilan masyarakatnya.
Dengan kata lain, jika P4 hanya menambah daftar panjang badan-badan temporer tanpa memperkuat institusi lokal dan kapasitas masyarakat Papua, maka program ini hanya akan menjadi rebranding kegagalan lama dalam kemasan baru.
4). Risiko: Harapan Tinggi, Frustrasi Lebih Dalam
Ekspektasi masyarakat Papua terhadap pemerintahan baru cukup tinggi. Setelah bertahun-tahun menghadapi janji pembangunan tanpa hasil nyata, kehadiran P4 sempat menyalakan secercah harapan. Namun, harapan tinggi tanpa hasil nyata justru berisiko menimbulkan frustrasi sosial yang lebih dalam.
Kegagalan tim baru ini dalam membuktikan hasil konkret—seperti pemerataan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan keadilan dalam perekrutan kerja—akan memperkuat sentimen ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Di tengah masih maraknya isu separatisme dan rasa ketidakadilan, kekecewaan semacam ini bisa menjadi bahan bakar baru bagi konflik politik dan sosial.
Oleh karena itu, jika pemerintahan Prabowo benar-benar ingin menjadikan P4 sebagai instrumen perubahan, maka yang dibutuhkan bukan hanya rebranding kebijakan, melainkan juga reorientasi moral dan politik pembangunan Papua: dari proyek menuju pemberdayaan, dari klaim menuju partisipasi, dari pencitraan menuju kehadiran nyata di tengah rakyat.
