Tim Percepatan Ekonomi Papua” ala Prabowo — Apa dan Siapa
Ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Tim Percepatan Ekonomi Papua, banyak pihak langsung mengingat satu hal: “ini bukan pertama kalinya pemerintah Indonesia membentuk tim atau badan khusus untuk Papua.” Namun kali ini, ada hal yang menarik — Prabowo menamainya Tim Percepatan Ekonomi Papua, bukan “Tim Pembangunan Papua” seperti biasanya. Perubahan kata ini tampak sederhana, tapi punya makna politik yang besar.
Tim ini diklaim akan berfokus pada percepatan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memperkuat konektivitas wilayah Papua dengan pusat ekonomi nasional. Prabowo menunjuk Velix Wanggai, seorang tokoh yang sebelumnya pernah menjadi Deputi di Bappenas, untuk memimpin tim tersebut. Nama Velix bukan sosok baru; ia sudah malang melintang dan lama terlibat dalam berbagai program perencanaan nasional, termasuk beberapa inisiatif di Papua. Dengan kata lain, Prabowo memilih orang “berpengalaman birokrasi”, bukan tokoh akar rumput Papua.
Menurut siaran resmi pemerintah, Tim Percepatan Ekonomi Papua akan bekerja lintas kementerian. Artinya, mereka punya mandat untuk mengoordinasikan program-program kementerian dan lembaga agar tidak tumpang tindih, serta memastikan bahwa dana pembangunan benar-benar sampai ke masyarakat. Sekilas ini terdengar ideal. Namun di balik itu, ada pertanyaan besar: Apakah tim ini benar-benar akan efektif, atau hanya menjadi penghubung antara kementerian yang sudah lama tidak sinkron satu sama lain?
Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa ia ingin menjadikan Papua sebagai salah satu prioritas nasional. Ia berbicara tentang pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Tapi masalah Papua jauh lebih kompleks dari sekadar membangun jalan dan jembatan. Masalahnya menyentuh lapisan sosial, politik, ekonomi, bahkan psikologis yang sangat dalam. Hanya rajin mengirimkan militer ke Papua
Jangan kaget, jika setiap kali pemerintah pusat datang dengan tim baru, orang Papua sering kali menyambut dengan bibir sinis dan harapan kecil, tapi juga dengan hati-hati. Karena pengalaman telah mengajarkan bahwa setiap tim datang dengan janji, lalu pergi meninggalkan laporan tebal, tanpa perubahan nyata di lapangan. Itulah kenapa banyak yang mulai sinis ketika mendengar kata “Tim Percepatan Papua” — seolah-olah kata percepatan hanya berarti mempercepat kebosanan rakyat terhadap janji-janji yang sama.
Padahal, kalau mau jujur, orang Papua tidak anti pembangunan. Mereka hanya lelah karena pembangunan sering kali datang tanpa mereka dilibatkan kalo orang Amrik bilang Orang Indonesia jadikan Papua Obyek Pembangunan . Program dirancang dari Jakarta, dilaksanakan oleh pejabat dari luar Papua, lalu hasilnya tidak menjawab kebutuhan orang Papua itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, tim apa pun — meskipun dibentuk oleh presiden sekalipun — akan sulit bekerja efektif tanpa rasa memiliki dari masyarakat Papua.
Kita juga perlu melihat struktur dan arah kebijakan dari tim ini. Apakah benar-benar menyentuh ekonomi rakyat kecil, atau hanya fokus pada investasi besar seperti pertambangan, energi, dan infrastruktur berat yang justru banyak melibatkan investor luar? Bila fokusnya adalah membuka ruang investasi tanpa perlindungan bagi masyarakat adat, maka Tim Percepatan Ekonomi Papua bisa menjadi “pintu baru” untuk eksploitasi lama, seperti lagu lama lagi .
Presiden Prabowo memang sesumbar berjanji ingin membangun Papua dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Namun janji saja tidak cukup. Papua bukan sekadar proyek pembangunan ekonomi — Papua adalah persoalan keadilan, harga diri, dan pengakuan kemanusiaan. Orang Papua tidak menolak kemajuan, mereka hanya menolak jika kemajuan itu dibangun di atas penderitaan mereka sendiri.
Sejarah panjang telah mencatat bahwa berbagai tim dan badan yang dibentuk sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran. Ada UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) di era Presiden SBY, yang berakhir tanpa hasil signifikan. Lalu ada BP3OKP (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua) di era Jokowi, yang juga tidak mampu menekan ketimpangan ekonomi. Kini, giliran Prabowo mencoba lagi — tapi apakah metode dan mentalitasnya berbeda?
Kalau Tim Prabowo ini hanya mengulang pola lama — menempatkan pejabat Jakarta sebagai pengarah dan menjadikan orang Papua sebagai objek — maka hasilnya bisa diprediksi: gagal sebelum bekerja. Tapi jika Prabowo benar-benar berani keluar dari kebiasaan lama, memberi ruang besar bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk menentukan arah kebijakan ekonomi mereka sendiri, maka tim ini bisa menjadi titik balik yang bersejarah tim – tm percepatan Pembangunan Papua
Jadi, Tim Percepatan Ekonomi Papua adalah ujian bagi kepemimpinan Prabowo. Ujian apakah ia benar-benar memahami bahwa membangun Papua tidak bisa dengan pendekatan keamanan (baca : Militer) atau proyek semata, melainkan dengan kepercayaan, keterlibatan, dan keadilan. Karena pada akhirnya, percepatan ekonomi hanya akan berarti jika disertai dengan percepatan keadilan.
