Papua1.com – Fenomena Preman Berkedok Ormas kini sudah mencapai tahap menakutkan. Suka atau tidak suka, dalam beberapa hari belakangan ini media offline maupun online ramai memberitakanan “kehebatan” Ormas yang saking hebatnya, sudah tidak tunduk lagi pada kekuasaan negara, seolah-olah merekalah penguasa negara.
Ormas begitu superior dalam seragamnya, sehingga dapat mengintimidasi wilayah Ibukota sampai ke wilayah-wilayah lain di sekitar Jakarta, bahkan bahkan sudah mulai merambat ke luar Pulau Jawa. Dan yang lebih miris lagi mereka bisa berani menantang para Purnawirawan Jendral TNI dan yang sangat disayangkan adalah menggunakan perayaan hari -hari keagamaan untuk memeras mulai dari UMKM hingga Pengusaha lalu kita patut bertanya : Apakah Ormas atau Organisasi Massa adalah Pelindung , atau Organisasi Preman yang berkedok Pelindung?
baca juga : Rusia mau gunakan Pangkalan Udara Manuhua di Biak, Papua
Organisasi kemasyarakatan (ormas) sejatinya adalah wadah aspirasi rakyat, alat kontrol sosial, dan sarana memperjuangkan keadilan. Namun dalam praktiknya, banyak ormas berubah menjadi kendaraan premanisme terselubung. Di jalanan, mereka bukan sekadar menyuarakan aspirasi, tetapi menebar intimidasi, memeras pelaku usaha, hingga terlibat kekerasan—semua dengan dalih “pengamanan” atau “kegiatan sosial”.
Fenomena preman berkedok ormas ini kian marak dan mengkhawatirkan. Dalam investigasi ini, kami mengungkap modus, jaringan, hingga pembiaran sistemik yang membuat mereka tumbuh subur. Artikel ini bertujuan membuka mata publik dan mendorong penegakan hukum yang tegas.
Modus Operandi:
Berdasarkan temuan di lapangan, ormas bermodus premanisme biasanya menggunakan sejumlah pola tetap mulai dari Iuran Wajib hingga Pengamanan Fiktif, seperti :
- Meminta “iuran keamanan” kepada pelaku usaha lokal, seperti toko kelontong, pasar, bahkan proyek pembangunan. Nilainya bervariasi, antara Rp50 ribu hingga jutaan rupiah per bulan.
- Meminta jatah proyek, terutama dari kontraktor atau pemerintah daerah. Dalihnya: “untuk memberdayakan anggota”, namun praktiknya adalah pembagian upeti.
- Pemaksaan distribusi barang, seperti memaksa toko-toko membeli air mineral, rokok, atau sembako milik anggota mereka.
- Penggunaan atribut ormas untuk kebal hukum, seperti mengenakan seragam ormas saat melakukan penganiayaan atau sweeping ilegal.
Seorang pengusaha kuliner di Jakarta Barat, yang kami samarkan sebagai “Budi”, mengaku harus membayar Rp 500 ribu setiap bulan kepada salah satu ormas di wilayahnya. “Kalau nggak bayar, mereka bilang tempat saya bisa ‘kena masalah’. Pernah waktu saya tolak, kaca depan restoran saya dipecahkan malam harinya,” ungkapnya.
baca juga : Peneguhkan 41 Sidi Baru GKI Ebenhaezer
Penelusuran Jejak
Investigasi kami menemukan fakta mengejutkan. Beberapa ormas yang terindikasi menjalankan praktik premanisme justru memiliki hubungan dekat dengan oknum pejabat daerah. Mereka kerap dilibatkan dalam proyek-program pemerintah, mulai dari pengamanan pasar hingga penjagaan aset publik.
Mengapa pemerintah daerah ‘memelihara’ mereka?
Sumber internal dari salah satu pemerintah kota di Pulau Jawa, yang enggan disebutkan namanya, menjelaskan, “Kadang kita tidak punya cukup petugas keamanan. Mereka (ormas) yang dekat dengan elit lokal jadi pilihan. Tapi akhirnya malah jadi bumerang karena mereka makin kuat.”
Kondisi ini menciptakan simbiosis kelam: pejabat mendapat ‘kawan lapangan’ yang bisa menggerakkan massa, sementara ormas preman dapat perlindungan politik.
Ketakutan yang Terstruktur
Premanisme berbaju ormas tidak lagi menjadi momok jalanan semata. Ia telah membangun struktur, hierarki, dan sistem loyalitas mirip organisasi militer. Mereka punya komando wilayah, jenjang kepangkatan, hingga pelatihan bela diri.
Salah satu mantan anggota ormas berinisial HN yang kami temui di Yogyakarta menyebutkan, “Kami dilatih bukan hanya fisik, tapi juga cara ‘menekan’ lawan tanpa harus pakai kekerasan langsung. Intimidasi psikologis itu diajarkan.”
baca juga : Garuda Nusantara Kota Jayapura, tegaskan dukung BTM-CK
