Oleh : Fredy Wakum
Ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Tim Percepatan Ekonomi Papua, sebagian besar masyarakat di tanah Papua menyambutnya secara skeptis dan menerimanya bukan sebagai hal “wah” masyarakat Papua menerimanya sebagai yang hal biasa-biasa saja karena sudah kenyang dengan Tim Percepatan Pembangunan Papua semenjak Sukarno Hingga Jokowi, kini ditambah yang baru bentukan Prediden Prabowo. Lagu nostalgia yang selalu daransemen dan dinyanyikan ulang oleh setiap Presiden Indonesia pada masanya.
Masyarakat Tanah Papua mendengar kabar tersebut dengan perasaan campur aduk — antara harapan, kecurigaan hasil yang yang dicapai. Harapan karena setiap janji percepatan pembangunan selalu membawa secercah cahaya di ujung terowongan panjang ketertinggalan. Namun di sisi lain, muncul kecurigaan yang wajar: apakah ini hanya “tim baru dengan nama baru” seperti ratusan tim dan badan yang sudah pernah dibentuk sebelumnya, tetapi berakhir tanpa hasil nyata? Tapi suatu hasil yang pasti Adalah pastis ama dengan Tim – Tim Percepadan Presiden sebelumnya yaitu nol besa.
Dalam sejarah panjang pemerintahan Indonesia, pembentukan “tim percepatan” atau “badan khusus” bukanlah hal baru. Hampir setiap presiden sejak era Soekarno hingga Jokowi pernah membentuk lembaga serupa dengan tujuan yang hampir sama: mempercepat pembangunan Papua, menutup kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di ujung timur Indonesia itu. Namun, yang menjadi ironi besar adalah bahwa setelah lebih dari setengah abad, Papua masih berada di posisi yang sama: TERMISKIN, TERTINGGAL, TERLUAR, TERJAUH dan TERABAIKAN. Pokoknya semua yang ada terjeleknya di semaikan di pundak Papua.
Setiap kali pemerintahan baru datang, yang berubah hanyalah nama tim dan wajah pejabatnya. Sementara itu, rakyat Papua tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan struktural, diskriminasi,pembunuhan, Rasisme dan ketidakadilan sosial. Lalu muncul pertanyaan sederhana namun menohok: apakah pemerintah Indonesia benar-benar memahami akar masalah Papua? Atau apakah pembentukan berbagai “tim khusus” itu hanyalah cara untuk menenangkan kegelisahan publik tanpa menyentuh persoalan mendasarnya?
Kita tidak sedang bicara tentang pesimisme. Kita bicara tentang fakta sejarah yang berulang. Sejak masa Presiden Soekarno, pemerintah Indonesia berusaha “mengintegrasikan” Papua ke dalam tubuh Republik. Namun integrasi yang dimaksud sering kali hanya berhenti pada aspek administratif dan militer, bukan pada aspek kemanusiaan, keadilan, dan penghargaan terhadap identitas orang Papua itu sendiri. Akibatnya, walau Papua sudah puluhan tahun menjadi bagian dari Indonesia, banyak orang Papua masih merasa “asing di rumah sendiri”.
Pemerintah Indonesia memang kerap menganggap pembentukan tim percepatan sebagai solusi instan. Logikanya sederhana: buat struktur, tunjuk ketua, anggarkan dana, dan keluarkan pernyataan politik bahwa “pemerintah serius membangun Papua”. Sayangnya, rakyat Papua sudah muak dan tidak butuh pernyataan; mereka butuh kehadiran nyata dalam bentuk keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Setiap tim atau badan yang dibentuk — baik itu UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) di masa Presiden SBY, hingga BP3OKP (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua) di masa Presiden Jokowi — selalu membawa semangat besar di awal, tetapi berakhir dengan memble, loyo dan kegagalan senyap. Mereka gagal karena tidak memiliki akar sosial di Papua, tidak melibatkan masyarakat asli, dan terlalu terjebak dalam birokrasi pusat. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, muncul lagi satu nama baru: Tim Percepatan Ekonomi Papua.
Nama boleh baru, namun pertanyaannya tetap sama: apa yang benar-benar akan berubah? Apakah tim ini sekadar pelengkap kebijakan yang sudah usang, atau benar-benar membawa paradigma baru dalam melihat Papua? Karena selama paradigma pembangunan masih melihat Papua sebagai “daerah tertinggal yang harus diselamatkan dari Jakarta”, maka hasilnya akan sama: kebijakan dari atas ke bawah, tanpa mendengar suara orang Papua sendiri.
Papua tidak butuh belas kasihan, Papua butuh kesempatan yang adil. Papua tidak butuh proyek mercusuar, Papua butuh kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan rasa aman. Yang lebih penting lagi, Papua butuh pengakuan sebagai manusia seutuhnya — bukan objek pembangunan, bukan angka statistik, dan bukan wilayah yang harus diamankan secara militer.
Karena itu, artikel ini hadir untuk mengkritisi secara jujur dan terbuka gagasan pembentukan Tim Percepatan Ekonomi Papua bentukan Prabowo. Kritik ini bukan untuk menolak upaya pemerintah, tetapi untuk mengingatkan bahwa masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan pembentukan badan baru semata, melainkan dengan perubahan sikap negara terhadap Papua dan orang Papua itu sendiri.
Jika negara terus sibuk membentuk lembaga baru setiap kali ingin menunjukkan kepedulian, sementara akar masalah sosial dan kemanusiaan dibiarkan tumbuh liar, maka “tim percepatan” apa pun pada akhirnya hanya akan menjadi tim penundaan harapan. Maka, selamat datang Tim Percepatan Ekonomi Papua bentukan Prabowo — tapi izinkan rakyat Papua bertanya lebih dulu: “Apakah kali ini kalian benar-benar datang untuk mendengar, atau hanya datang untuk berbicara?”
