“Kami selaras sepenuhnya dengan Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, khususnya poin ke-6 tentang pemberantasan korupsi dan poin ke-7 tentang pembangunan dari bawah serta pelestarian alam. Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden harus menjadi wadah yang sah, bersih, dan mandiri — bukan sarana eksploitasi hutan demi keuntungan segelintir pihak.
Kami mendesak seluruh koperasi dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam untuk segera melengkapi perizinan secara hukum, dan mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawasi agar tidak ada lagi perusakan alam di tanah Papua.” terangnya
Langkah Selanjutnya
Untuk itu, melihat kondisi ini PABPDSI Provinsi Papua bersama Satgas Nasional Desa Bersinar berkomitmen untuk:
langkah Pertama : Melakukan pemetaan dan verifikasi bersama Dinas terkait jumlah dan lokasi pasti kegiatan tanpa izin.
Kedua : Mengedukasi seluruh pengurus koperasi dan masyarakat desa/kampung mengenai pentingnya legalitas perizinan.
Ketiga : Mendorong pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih yang sah, transparan, dan berkelanjutan sesuai arahan Program Asta Cita Presiden.
Keempat : Bersinergi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk menindak tegas pelanggaran yang merugikan masyarakat dan merusak alam.
“Papua bukan sekadar tanah, tapi rumah kita. Alam kita bukan barang dagangan, tapi warisan suci leluhur. Mari kita jaga bersama, dari desa dan kampung, demi Papua yang Bersinar, Sejahtera, dan Bermartabat,” tegas Marshalino.
Tanggapan Masyarakat Adat
Terkait maraknya Pembalakan liar dan Pengerukan Galian material tambang ilegal di Provinsi Papua, mendapat tanggapan dan reaksi keras masyarakat adat, Bapak Albert Sumel, terkait ramenya Kegiatan penebangan pohon di hutan lindung dan penggalian material tambang yang merusak lingkungan. Mengakibatkan pencemaran Sungai yang merupakan Sumber Air bersih masyarakat Sehari hari untuk minum – Mencuci Pakaian di Kampung kampung.
Menurutnya, mereka Kau ditanya, alasannya katanya, Pekerjaan ini meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat lokal. Dan menurut saya, model begini tidak betul satu. Pihak terkait harus periksa kegiatan mereka ini. Mereka ada ijin kah Trada. Kalau bisa kegiatan Segera di Stopkan biar tertib.
Kalau untuk Koperasi Merah Putih, Programnya Bapk Presiden RI Bapk Prabowo Subianto. Kami masyarakat adat sangat setuju. Karna untuk kesejahteraan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan dan keuntungan. Sekali lagi kami dari masyarakat adat, meminta kepada Pemerintah daerah dan Satgas Penjaga Kampung, jaga hutan di kampung kampung. Lebih baik dong bubar sudah, Jang cari Gara gara,” ujar Bapak Albert Sumel, dengan nada lantang kepada media ini, saat dikonfirmasi,”Wanyambe”. ( Andi Askari Mallawa / L.Vicky Ririhena)
