- Pertanian lokal terdampak perubahan kualitas tanah dan air.
- Mata pencaharian warga bergeser ke sektor informal dan buruh tambang, yang tidak berkelanjutan dan rentan eksploitasi.
Penurunan Daya Tarik Wisata
- Turis yang datang ke Raja Ampat mencari keheningan, keindahan, dan keaslian alam.
- Tambang yang merambah kawasan wisata menjauhkan wisatawan dan mengancam industri pariwisata lestari.
- Sejumlah operator tur dan penyelam profesional menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kerusakan yang akan berdampak pada bisnis dan reputasi global Raja Ampat.
Suara dari Lapangan
Suara-suara dari masyarakat adat, nelayan, tokoh agama, hingga pelaku wisata di Raja Ampat menjadi saksi nyata dari dampak negatif yang sedang dan akan terus terjadi jika eksplorasi nikel tidak dihentikan.
Masyarakat adat di Raya Ampat bukan penonton pendatang yang mengexplorasi tambang, melainkan mereka adalah penjaga warisan alam yang kini terpinggirkan oleh keputusan elite politik di Tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Negara.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi bukan dengan menghancurkan tanah dan laut tempat kami hidup. Kami butuh laut yang bersih, bukan nikel.” Tokoh Perempuan Adat dari Pulau Batanta yang tak mau disebutkan namanya.
“Kalau tambang masuk, air keruh, ikan hilang. Kami nelayan mau makan apa? Mau jual apa? Tambang bukan untuk kami, tapi kami yang kena dampaknya.” Yosef, nelayan tradisional di Kampung Yenbekaki, Waigeo Utara.
Baca juga : Peneguhkan 41 Sidi Baru GKI Ebenhaezer
“Kami khawatir Raja Ampat berubah menjadi Morowali kedua. Banyak janji, tapi yang kami lihat adalah kehancuran.”Samuel Rumbewas, aktivis lingkungan lokal.
“Turis datang ke sini bukan cari pabrik atau jalan tambang. Mereka datang karena Raja Ampat itu tenang, indah, dan alami. Kalau rusak, semua hilang.”Clara, operator wisata selam dari Sorong.
Pernyataan-pernyataan atau tertimoni ini menggambarkan realitas yang tak bisa dibantah: tambang nikel membawa ancaman besar bagi keberlanjutan hidup dan identitas budaya masyarakat Raja Ampat. Ketika suara mereka diabaikan, maka yang tersisa hanya kehancuran yang diwariskan pada generasi berikutnya.
Tinjauan Hukum dan Kebijakan
Di atas kertas, Raja Ampat seharusnya menjadi kawasan yang dilindungi. Berbagai regulasi nasional dan daerah telah menetapkan wilayah ini sebagai pusat konservasi dan kawasan strategis pariwisata berkelanjutan.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan ketidakkonsistenan dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh kepentingan tambang.
Perlindungan Hukum yang Ada:
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat No. 10 Tahun 2019 tentang Provinsi Konservasi.
- Penetapan Raja Ampat sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
- Raja Ampat telah diusulkan sebagai UNESCO World Heritage Site karena kekayaan ekologi dan budaya yang dimilikinya.
Celakanya…
- Pemerintah pusat tetap menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada beberapa perusahaan di wilayah yang berbatasan atau bahkan tumpang tindih dengan kawasan lindung.
- Tidak ada transparansi penuh terkait AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari proyek-proyek eksplorasi tersebut.
- Partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan sering kali hanya formalitas, tanpa memberikan kekuatan veto atau perlindungan atas tanah ulayat mereka.
Tumpang Tindih Kewenangan:
- Pemerintah pusat mengatur perizinan tambang melalui Kementerian ESDM.
- Sementara itu, pemerintah daerah memiliki perda konservasi yang sering kali tak digubris.
- Ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh investor tambang.
Yang menjadi Catatan Penting penting bagi kita sekalian adalah : Meski Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyatakan diri sebagai Provinsi Konservasi, namun tanpa implementasi hukum yang kuat dan mekanisme penegakan yang transparan, semua itu hanya menjadi slogan omong kosong belaka.
