Papua1.com – Jayapura – Ribuan massa Pendukung Paslon Guburnur No.urut, 1 Melakukan Aksi Demo Damai Didepan Kantor Gubernur Papua, Senin (11/8/2025).
Mereka datang sekitar Pukul, 10:00 wit, sembari membawa spanduk dengan beragam tulisan, disertai bendera merah putih.
Berbagai ragam tulisan yang tertuang dalam isi spanduk itu memberikan kritik yang sangat pedas diantaraanya “Copot jabatan para penjahat demokrasi”.
“PPS, PPD, KPU, Pandis dan Bawaslu bekerja dengan Jurdil dan berintegritas. Jangan mau diintervensi Parcok dan penjahat demokrasi”.
Selain itu tulisan lain juga pada spanduk bertuliskan “Presiden Prabowo bertindak, biarlah TNI ambil alih amankan PSU agar pemilu di Papua terwujud dengan aman dan damai, tanpa intervensi”.
Dalam kesempatan yang sama Koordinator aksi Demo Damai Papua, Pdt Jhon Baransano menyampaikan dalam orasinya bahwa, ada ribuan massa yang terlibat dalam aksi demo damai kali ini.
Mereka merupakan representase gereja, adat, komponen pemuda, perempuan, paguyuban,Tokoh NU, serta Komunitas Sorban Papua,kata Jhon.
Lebih lanjut Jhon katakan, yang menjadi tuntutan mereka adalah demokrasi di Papua yang tidak berjalan sesuai tupoksinya.Termasuk, Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni yang dinilai tidak netral, serta adanya intervensi “parcok”.
Selain itu juga Jhon Baransano menyampaikan , tidak netral “Bahlil Lahadalia” dalam kunjungan kerjanya di Papua, Padahal, jabatannya sebagai Menteri ESDM,” ujar Baransano.
Baca Juga
Tim Kerja Garuda Nusantara Provinsi Papua Konsolidasi
Selain itu, ia menilai bahwa para bupati diarahkan untuk memenangkan salah satu paslon di Papua.
Jhon Baransano
Jhon Baransano Menyoroti Keterkaitan Pejabat Pemerintah, (Bupati ) yang menjemput Surat Suara serta ketidak Netralan Institusi Polri dalam PSU Papua Kali ini
Sementara, dalam orasi, mereka menyebut menggunakan instrumen negara mulai dari menteri, polisi, wali kota dan bupati untuk merusak tatanan demokrasi di atas tanah Papua.
Mereka juga menyoroti bupati yang menjemput surat suara, termasuk ketidak neteralan institusi Polri dalam PSU kali ini.
Sementara itu, para massa yang berorasi hingga di halaman Kantor Gubernur Papua, Mereka meminta bertemu dengan Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni, Namun massa hanya diterima oleh Pj Sekda Papua, Suzana D Wanggai dan OPD terkait lainya, ungkap Jhon.
menurutnya biarlah TNI yang mengabil alih untuk mengamankan PSU Papua ini, dan apa yang menjadi impian rakyat bisa terlindungi dari semua impian rakyat diatas tanah ini, dimana kita memberikan tanggung jawab ini kepada TNI supaya Demokrasi ini ditegahkan,
Selanjutnya John menyampaikan kepada ibu Sekda sebetulnya bapak PJ Gubernur harus ada hari ini, karena kami mau tanya Dia secara jelas, tugasmu apa sesungguhnya, PJ Gubernur itu punya tugas harus jelas hanya untuk menyelesaikan Pilkada PSU Papua, tetapi hari ini kalau rakyar berteriak di Kantor Gubernur Papua baru Dia (PJ Gubernur) tidak ada memang sesuatu yang sungguh luar biasa, tapi biar sudah ada kita punya Sekda Papua yang bisa pimpin Papua, Ibu Sekda Bisa Pimpin Papua Barang apa jadi? ungkap “Jhon” seraya mengakhiri orasinya.
Ketua Dewan Adat Sentani (DAS)
Kesempatan yang sama juga, Ketua Dewan Adat Sentani (DAS) Pdt Orgenes Kaway, STh.
dalam orasinya menyampaikan ketika matahari terbit memancarkan sinarnya diatas tanah ini maka kita menikmati sesuatu yang bermanfaat, dikatakan oleh Ketua DAS bahwa, hari ini kami berdiri di tempat ini kami selaku tuan tanah diatas tanah ini sering kali kami merasa selama ini suara kami diabaikan, dan tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah diatas tanah yang diberkati ini, Menurut “Organes Kaway” bahwa, Roh dari Demokrasi yang sekarang ini lamah, sudah bukan lagi disebut Demokrasi, Ujarnya.
Selanjutnya kesempatan yang sama ketika tim media menjumpai salah satu Ketua Relawan Tim Kerja Garuda Nusantara Provinsi “Heinner Marandof” mengatakan bahwa momentum hari ini, sungguh luar biasa agar pemerintah Provinsi Papua, bahkan TNI Polri bisa memahami situasi yang terjadi pada Pilkada Papua, 27 November 2024, sampai pada PSU Papua, 06 Agustus 2025 sehingga dengan PSU ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan-kecurangan yang bisa membuat rakyat papua menjadi marah dan bahka.n bisa muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, kata Heinner
