Jayapura, Papua1.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Papua menggelar rapat perdana pengurus pada Sabtu, 13 Juni 2026. Pertemuan berlangsung pukul 15.13 WIT di kediaman Ibu Ketua Kartini, Jalan Megapura Pemancar Telkom Skyline, Kelurahan R Faifet, Kota Jayapura.
Rapat ini dihadiri Ketua, Sekretaris, Bendahara, para Ketua Bidang, serta seluruh anggota pengurus. Suasana berjalan penuh hikmat, diwarnai berbagai saran dan masukan yang menjadi acuan dasar tugas pengawalan serta pendampingan Badan Permusyawaratan Desa/Kampung (BPD) yang telah terbentuk di delapan kabupaten dan satu kota se-Provinsi Papua.
“Saya bersyukur dalam Munas baru ini, saya dipercaya kembali menjabat satu tingkat lebih tinggi, yaitu Koordinator PABPDSI Wilayah Timur Indonesia. Kita harus menjaga integritas, loyalitas, komitmen dan kejujuran dalam setiap tugas,” ujar Marshellino M. R. Hababuk, Ketua DPW sekaligus pendiri organisasi ini.
Agenda utama adalah mematangkan persiapan pelantikan sesuai jadwal yang ditetapkan Gubernur, dengan rencana pelantikan resmi dilakukan oleh Kementerian terkait. Dijelaskan pula, pengurus tingkat Pusat periode kedua akan dilantik lebih dahulu pada 11–13 Juli 2026, disertai pembekalan nasional.
Penyusunan program kerja dan penguatan kelembagaan menjadi fokus, agar peran PABPDSI sebagai mitra pemerintah dapat berjalan maksimal mendukung kemajuan masyarakat.
Dalam perkembangan terbaru, pada Senin 15 Juni 2026, pengurus PABPDSI Provinsi dan Kabupaten Jayapura melaksanakan audiensi dengan Wakil Bupati Jayapura, Hari Herich Yocku. Pertemuan berlangsung akrab dan membahas rencana pelantikan, pengenalan peran organisasi, serta rencana pembentukan program “Desa Bersinar dari Narkoba” yang akan dihadiri langsung oleh perwakilan Kementerian Desa.
Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh, berharap sinergi ini membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan warga. Sementara itu, organisasi juga membuka kesempatan bergabung untuk bidang Media dan Lembaga, dengan hak tunjangan kerja yang berlaku setelah pelantikan resmi selesai dilaksanakan.
PABPDSI hadir bukan sekadar lembaga, melainkan jembatan antara masyarakat desa dan pemerintah, memastikan setiap program pembangunan dapat dirasakan hingga ke tingkat kampung.
(Penulis: Andi A.M)
