Papua 1.com – Yalimo, Sebelum meledaknya kekerasan, sudah ada konflik sosial yang sempat terjadi di Yalimo pada pertengahan September 2025. Pemerintah daerah merencanakan acara bakar batu sebagai salah satu upaya meredakan konflik yang sudah memanas. Bakar batu adalah tradisi adat yang dianggap potensial untuk mempererat hubungan antar kelompok maupun menyelesaikan perselisihan.
Namun niat baik ini akhirnya memantik kemarahan sebagian warga. Mereka merasa bahwa pelaksanaan acara tidak adil. Ada tudingan bahwa panitia penyelenggara tidak melibatkan semua distrik yang ada—khususnya distrik Apalapsili, Welarek, Benawa, dan Abenaho. Kelompok warga dari distrik yang merasa “diabaikan” ini pun mulai menunjukkan reaksi keras.
Sebelum acara dimulai, sudah terjadi insiden pembakaran kios di Kampung Soba, dekat Puskesmas Elelim. Bangunan kios itu hangus terbakar sekitar pukul 11.40 WIT (Waktu Indonesia Timur), dan saat kejadian pemiliknya tidak berada di dalam. Dari pemeriksaan petugas di lapangan, kios tersebut milik seorang warga yang termasuk kelompok yang merasa dirugikan.
Kekesalan warga yang merasa tidak diikutsertakan dalam acara damai membuat mereka merasakan ketidakadilan. Karena itu, protes terhadap acara bakar batu muncul, memuncak ketika massa datang ke lokasi acara sekitar pukul 13.15 WIT. Kedatangan pejabat daerah dan unsur keamanan ke lokasi malah menyulut kerumunan yang semakin panas.
Warga menuntut agar semua distrik yang terkena dampak konflik bisa terlibat dalam acara perdamaian. Karena tuntutan itu tidak dituruti secara menyeluruh, warga yang tidak puas kemudian melancarkan aksi protes keras. Aksi mereka berubah menjadi pelemparan batu ke podium acara. Dan dari titik itulah, keadaan menjadi semakin sulit dikendalikan.
Kronologi Kericuhan & Luka Pejabat
Peristiwa kericuhan benar-benar meletus ketika massa yang tak puas melemparkan batu ke arah podium. Para pejabat yang hadir di lokasi pun menjadi sasaran. Wakapolres Yalimo, Kompol Elias Endang, mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu. Sementara Bupati Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, mengalami memar di bagian pelipis wajah.
Tak hanya pejabat yang menjadi korban, kerusakan fisik juga terjadi pada fasilitas kantor dan kendaraan dinas. Beberapa kaca di kantor Bupati Yalimo pecah, dan kaca dua mobil dinas pun rusak terkena lemparan benda keras.
Melihat situasi makin tidak terkendali, aparat keamanan segera mengambil langkah evakuasi. Wakil Gubernur Papua Pegunungan serta sejumlah anggota DPRD Papua Pegunungan yang sudah berada di lokasi diamankan. Wakil Gubernur dievakuasi melalui jalur darat menuju Wamena, ibu kota regional, guna mencegah kerusuhan makin meluas. Sementara itu, Bupati Yalimo dan pejabat Pemkab lainnya dibawa ke kantor Polres Yalimo untuk diamankan.
Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, menyatakan bahwa setelah kericuhan besar terjadi situasinya perlahan kembali bisa dikendalikan. Aparat gabungan, termasuk Brimob, langsung dikerahkan ke titik-titik rawan di Yalimo. Penjagaan ekstra ketat dilakukan, penyekatan jalan ditempatkan di beberapa akses penting, dan pejabat daerah dijaga dengan lebih serius agar tidak terjadi insiden lanjutan.
Menurut Kapolres, langkah-langkah keamanan dan evakuasi dirancang agar tidak ada korban lebih banyak. Meski situasi belum sepenuhnya stabil, pihaknya optimis bahwa kondisi bisa dipulihkan dengan cepat asalkan aparat terus bersiaga.
Dampak & Tantangan Kedepan
Kericuhan di Yalimo ini menimbulkan beberapa dampak serius, baik dari sisi keamanan, sosial, maupun administrasi pemerintahan lokal. Beberapa poin penting:
1. Rasa Ketidakadilan Masyarakat
Salah satu akar konflik adalah ketidakpuasan warga atas proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan acara bakar batu. Mereka merasa pihak penyelenggara tidak transparan dan tidak adil dalam menentukan siapa yang boleh ikut atau tidak. Hal ini mencerminkan perlunya dialog terbuka dan inklusif dalam menangani konflik lokal.
2. Kerusakan Fasilitas Publik
Kaca kantor Bupati dan mobil dinas rusak, ini bukan hanya kerugian materi tetapi juga simbol bahwa konflik telah merambah ke wilayah pemerintahan. Kondisi seperti ini bisa mengganggu pelayanan publik jika tidak segera diperbaiki.
